UU ITE, Hanya sekedar blokir situs porno?

Salah satu topik yang belakangan ini sedang hangat dibicarakan di dunia IT adalah mengenai pengesahannya Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya pengguna internet mengenai isi UU tersebut pun bermunculan. Dari 54 pasal di dalam UU yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 ini, dua topik yang sedang hangat diperdebatkan adalah mengenai masalah pemblokiran situs porno dan kebebasan pers.

Blocking Situs Porno

Tidak bisa dipungkiri, dengan segala keterbukaan informasi yang diusungkan di dunia maya, akses terhadap konten pornografi sudah menjadi suatu hal yang sangat mudah. Hal yang paling dikhawatirkan para orang tua adalah makin meningkatkan akses konten pornografi di kalangan remaja. Orang tua maupun kontrol masyarakat pun sulit membendung fenomena ini. Dengan mudah, para remaja seusia SMA bahkan SMP bisa mendatangi warnet-warnet dan mencari apa yang ingin diaksesnya. Bagaimanapun, pornografi bukanlah konsumsi yang layak untuk mereka. Hal seperti ini tentu menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberantas konten pornografi dan para penyedianya di internet.

Berikut kutipan terkait masalah pornografi pada BAB VII mengenai Perbuatan yang Dilarang, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dengan kata lain, anda bisa jadi diringkus polisi jika melakukan posting sebuah gambar syur di halaman friendster atau blog anda.

Ternyata upaya pemerintah dengan melahirkan UU ITE cukup berhasil menggertak para penyedia konten pornografi di Indonesia. Banyak website maupun blog seputar pornografi terpaksa membenah diri. Sanksinya pun tidak tanggung-tanggung, sesuai yang tertera di Pasal 45 UU ITE, pelanggar akan dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milliar rupiah.

Namun, UU tersebut tetap tidak dapat menyentuh para penyedia konten dari luar negeri. Akhirnya pemerintah perlu memikirkan cara untuk membendung akses terhadap “pornografi import” tersebut dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah mekanisme seperti apa yang akan digunakan pemerintah dalam melakukan pemblokiran situs-situs luar yang mengandung unsur pornografi?

Lagi-lagi, hal-hal teknis seperti ini akan menjadi hambatan pemerintah dalam merealisasikan UU ITE tersebut. Selain dianggap melanggar Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan memperoleh informasi, filtering terhadap situs porno yang digunakan pemerintah dikhawatirkan akan menutup akses kita ke beberapa website penting seperti apa yang terjadi pada kasus pemblokiran film FITNA belakangan ini.

Percobaaan pada beberapa software filtering pornografi menunjukkan beberapa website besar seperti YouTube termasuk dalam daftar website yang diblok. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak kontra-UU ITE mengingat YouTube cukup banyak diakses oleh kalangan pengguna internet.

Ancaman Kebebasan Pers

Selain pornografi, di pasal yang sama juga memuat tentang beberapa hal lain yang dilarang seperti muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini membuat was-was kalangan pers yang tulisannya tidak jarang menyinggung hal-hal seperti ini. Tanpa penjabaran yang jelas, pasal ini menimbulkan banyak interpretasi mengenai seberapa jauh cakupannya.

Di satu sisi UU Kebebasan Pers menjamin mereka dalam menyajikan karya tulis, di sisi lain hasil kerjanya yang pada umumnya akan didigitalisasi dan disebarkan melalui media internet akan tercekal oleh UU ITE. Ancaman ini juga dirasakan oleh kalangan blogger yang selama ini aktif dalam berekspresi di dunia maya. UU ITE pun akhirnya dianggap UU yang bertentangan dengan UUD 45 mengenai kebebasan berpendapat dan juga sederetan pasal di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU ITE Sesungguhnya

Pihak pemerintah sendiri menilai, pelanggaran hukum di dunia maya sudah sangat mengkhawatirkan. Tanpa undang-undang yang jelas, aktivitas seperti carding, phising, hacking, pornografi dan kejahatan internet lainnya tidak dapat diproses dalam ranah hukum yang jelas. RUU ITE yang disiapkan selama 5 tahun pun disahkan oleh DPR.

Sayangnya, perdebatan UU ITE selama ini hanya mengarah ke masalah pemblokiran pornografi. Padahal, aktivitas seperti carding yang membuat Indonesia selama ini di-blacklist oleh dunia internasional dalam hal transaksi online perlu sekali ditindak lanjuti. Cakupan materi UU ITE yang seharusnya banyak mengenai transaksi elektronik kurang mendapat perhatian.

Alih-alih mengerahkan tenaga memblokir konten pornografi yang sebenarnya secara teknologi sangat sulit dilakukan, pemerintah diharapkan juga mampu membuat gerah para pelaku cyber-crime dan mengembalikan nama baik Indonesia sehingga aktivitas transaksi elektronik kita terfasilitasi dengan baik serta dijamin kepastian hukumnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s