Mekanisme Perdagangan Karbon

Pemanasan global jelas merupakan salah satu isu atau bahkan isu yang paling hangat dibicarakan dalam satu dekade ini. Satu kata yang pasti tidak ketinggalan ketika membahas isu ini adalah ‘karbon’. Karbon, melalui efek rumah kacanya dinilai para ilmuwan sebagai biang keroknya sederetan gejala-gejala seperti meningkatnya suhu rata-rata global, mencairnya es di kutub, naiknya tinggi muka air laut, anomali cuaca sampai meluasnya wabah penyakit tropis dan sebagainya.

Dari sekian banyak hasil pertemuan negara-negara di dunia, muncul berbagai gagasan untuk menghadapi masalah global tersebut. Salah satunya yang patut dicermati adalah ide tentang perdagangan karbon. Secara sederhana, perdagangan karbon adalah suatu mekanisme perdagangan dimana negara yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang ditentukan diharuskan untuk memberikan sejumlah insentif kepada negara yang bisa menyerap karbon melalui proyek penanaman hutannya. Setiap negara/industri mempunyai kuota karbon yang ‘boleh’ diemisikannya. Mekanisme ini juga memperbolehkan industri yang berhasil mengurangi emisinya untuk menjual kredit karbon yang tersisa ke industri lain. Di sini, penyerapan/pengurangan gas karbon menjadi semacam jasa yang bisa diperjualbelikan.


Asal Mulanya

Ide tersebut sebenarnya sudah muncul pada tahun 1997 melalui Protokol Kyoto yang dihasilkan dari Pertemuan Antar Pihak Ke-3 atau Conference of the Parties 3 (COP3). Di dalam protokol ini, negara-negara maju diwajibkan untuk mengurangi emisi karbonnya pada tahun 2012 sebanyak 5 persen dibandingkan dengan emisi tahun 1990.

Beberapa hal penting mengenai mekanisme perdagangan karbon yang disepakati dalam protokol ini adalah bahwa perdagangan karbon hanya bisa melibatkan pohon yang bukan dari hutan alam. Hutan/pohon yang dikembangkan sebelum tahun 1990 juga tidak bisa dilibatkan dalam perhitungan. Selayaknya perdagangan bebas lainnya, perdagangan karbon juga bersifat bebas dimana setiap negara/industri boleh membeli/menjual karbon dari/ke negara/industri mana saja dengan harga sesuai kesepakatan bersama.

Kontroversi

Hingga kini, Protokol Kyoto masih belum diratifikasi oleh semua negara dan ide tentang mekanisme perdagangan karbon masih terus diperdebatkan. Ada banyak hal yang perlu disepakati bersama mengenai aturan perhitungannya. Terutama mengenai bagaimana menghitung kapasitas karbon yang diserap oleh sejumlah pohon dan berapa harga per tiap satuan berat karbon yang harus dibayar.

Selain itu, juga dikhawatirkan terjadinya ketimpangan pola geoekonomi. Dimana negara berkembang bisa terpancing, terbawa ataupun terpaksa menjadi negara penanam pohon sementara negara maju terus menggerakkan roda industrinya dengan “hanya” memberikan sejumlah kompensasi yang disepakati. Dengan demikian, kompensasi yang didapatkan tidak lebih dari sekadar “masuk untuk keluar” setelah kita akhirnya mengonsumsi produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Negara maju terus maju, negara berkembang tidak berubah status, negara miskin jadi “negara hutan”.

Pertimbangan di atas tidak serta merta mengindikasikan bahwa ide seperti ini tidak layak dipertimbangkan. Bagaimanapun juga, gambaran dampaknya masih sangat kabur. Terlalu banyak aspek yang berkaitan mengingat penerapannya melibatkan banyak negara. Tidak ada yang tau sebelum benar-benar diterapkan di lapangan. Siapa tahu 5 tahun lagi justru ide inilah yang akhirnya membawakan angin segar di setiap pojok bumi ini. Alih-alih memikirkan sampai sejauh itu, lebih baik kita melakukan hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk bumi ini.